Saran dan Masukan Kemenko PMK Soal Raperda Penyelenggaraan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Saran dan Masukan Kemenko PMK Soal Raperda Penyelenggaraan dan Perlindungan Tenaga Kerja

TANDA-BACA.CO.ID – Untuk kesempurnaan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, Pansus III DPRD Jabar melakukan konsutasi ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta, Kamis 16 Juni 2022.

Rombongan Pansus III DPRD Jabar dipimpinan oleh Ketua Pansus III Ahmad Hidayat diterima langsung oleh Asisten Deputi Jaminan Sosial Kemenko PMK Dyah Tri Kumolosari.

Ketua Pansus III Ahmad Hidayat mengatakan kunjungan dilakukan dalam rangka menyampaikan sekaligus mengonsultasikan ihwal Raperda Perlindungan Tenaga Kerja kepada Kemenko PMK.

Ahmad Hidayat menjelaskan, Raperda telah merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang relevan yaitu UU Tenaga Kerja (UU 13/2003), UU SJSN, serta UU BPJS tapi masih perlu untuk mengakomodir muatan pasal-pasal diatas secara komprehensif.

“Sebagaimana kebijakan afirmasi Inpres 2/2021, perlu adanya kerja sama antar stakeholder untuk terlibat dalam pelaksanaannya sesuai tupoksi,” ujarnya, Sabtu 17 Juni 2022.

Dalam pertemuan tersebut, Asisten Deputi Jaminan Sosial Kemenko PMK Dyah Tri Kumolosari memberikan masukan dan saran soal Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Jabar.

melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Masukan dan saran yang diberikan kepada Pansus III antara lain :

  1. Target capaian Raperda perlu secara konkrit menyesuaikan dengan Program Prioritas Nasional Jaminan Sosial termasuk dalam cakupan kepesertaan PBI JK yaitu 96 juta dan PBI Jamsosnaker yang pada tahun 2024 harus mencakup kuota nasional sebesar 20 juta dengan program yang diikuti adalah JKK-JKm (aturannya masih dibahas).
  2. Raperda perlu memasukkan pasal untuk pengenaan sanksi kepada Pemberi Kerja yang masih tidak patuh untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran pekerjanya dengan merujuk pada PP 86 Tahun 2013.
  3. Raperda juga perlu memuat adanya klausul dimana bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi syarat untuk mendapatkan pelayanan publik semisal mengurus SIM, sertifikat tanah, paspor, dll.
  4. Besaran iuran untuk segmen pekerja miskin dan pekerja rentan adalah Rp16.800 yang mencakup perlindungan program JKK-JKm untuk per orang per bulan. Sedangkan untuk PPU Non ASN adalah 0,54% dari total gaji per orang per bulan (program JKK-JKm).

Itulah 4 point penting yang diberikan pihak Kemenko PMK kepada Pansus III DPRD Jabar. ***

Parlemen