Cegah Korupsi ASN, DPRD Jabar Hearing Dialog ke Bekasi

Cegah Korupsi ASN, DPRD Jabar Hearing Dialog ke Bekasi

Cikarang, tandabaca.co.id – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat H Syahrir mengatakan masih banyak kendala ditemukan di desa, paska desa diguyur dana miliaran rupiah lewat program dana desa.

“Supaya, tidak ada lagi kasus kades yang gagal terpilih bedol desa dengan membawa seluruh dana desa yang telah diterimanya,” kata Syahrir dalam acara hearing dialog DPRD Jabar di Desa Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa (22/1/2019).

Untuk itu, Komisi I DPRD Jabar meminta pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jabar untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada aparatur desa.  

Bahkan pada bulan Februari 2018, nanti, Dinas PMD Jabar akan memulai pelatihan bagi Kades dan Sekdes terpilih hasil Pilkades serentak 2018. 

Dengan adanya pelatihan tersebut, aparatur Desa diharapkan dapat meningkatkan SDM dan kepemimpinan, sehingga pembangunan desa semakin maju. 

“Apalagi saat ini dana desa cukup besar, baik yang berasal dari pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten,” katanya.

Selain itu, DPRD Jabar juga berharap, aparatur desa dalam mempergunakan anggaran desa, bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti, Undang Undang Desa dan Permendes-PPTT serta Perda. 

“Sehingga, jangan sampai terjadi lagi aparatur Desa yang tersangkut masalah  hukum atau terkena APH (Aparat Penegak Hukum) akibat ketidak pahaman dalam penggunaan dana desa,” harapnya.

Dana Desa yang masuk ke kas desa dari Pusat berkisar Rp800 juta – Rp1 miliar per tahun, dari provinsi sebesar Rp127 juta per tahun belum lagi dari Kabupaten.  

Bahkan untuk di Kabupaten Bekasi sendiri menganggarkan dana desa sebesar Rp1 miliar pertahun.  Belum lagi ditambah dari Pendapatan Asli Desa.

Cukup besarnya Dana yang masuk ke desa tentunya sangat diperlukan pembinaan dan pelatihan dari Dinas PMD Jabar dan BPPMD Kabupaten. Terutama menyangkut pembuatan proposal rencana program kerja, pelaporan kegiatan dan penggunaan anggaran desa. 

“Serta diperlukan juga pendampingan dan pengawasan dari berbagai elemen masyarakat desa, agar tidak terjadi penyelewangan penggunaan dana desa”, pungkasnya. (Ris)

Parlemen